Politik Uang dan Salah Kaprah Menilai Pejabat Bikin Politik Jadi Kotor

- Kamis, 15 September 2022 | 10:10 WIB
Anggota Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda saat jadi narasumber kegiatan Sosialisasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu di Kabupaten Banjar, yang digelar Bawaslu RI dengan di Martapura, Selasa (13/9) sore.  (Foto-hdr)
Anggota Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda saat jadi narasumber kegiatan Sosialisasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu di Kabupaten Banjar, yang digelar Bawaslu RI dengan di Martapura, Selasa (13/9) sore.  (Foto-hdr)

Banjarese.com, MARTAPURA -  Menjelang pemilu, masyarakat kerap diajak turut berpartisipasi dalam pengawasan penyelenggaraan pemilu, khususnya terkait money politic atau "serangan fajar", dengan harapan dapat melahirkan pemimpin yang kebijakannya berpihak kepada rakyat.

Juga seringkali pejabat lembaga pengawas pemilu maupun penegak hukum meminta masyarakat agar melaporkan jika menemukan tindak pidana politik uang.

Namun fakta di lapangan, hal tersebut tidak mudah dilakukan bagi masyarakat. Undang-undang pemilu menegaskan pemberi dan penerima uang suap politik keduanya dapat dipidana.

Aturan tersebut dinilai jadi batu sandungan bagi warga sebagai pengawas partisipatif dalam upaya menegakkan hukum, di tengah sosiologis masyarakat yang tidak tegaan terhadap sesama.

Contoh saja ketika ada tetangga atau keluarga yang menerima uang politik untuk memilih salah satu calon, jika dilaporkan sama saja dengan menjebloskan tetangga atau bahkan keluarga sendiri ke penjara.

Hal ini disampaikan oleh salah seorang peserta saat sesi tanya jawab kegiatan Sosialisasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu di Kabupaten Banjar, yang digelar Bawaslu RI dengan narasumber Anggota Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda, di Martapura, Selasa (13/9) sore.

Rifqi menjawab, untuk menghilangkan praktik politik uang dalam pemilu mesti dimulai dari masyarakat itu sendiri selaku pihak yang paling menentukan terpilihnya pejabat politik.

Politisi PDI-P asal Kalsel ini menilai, adanya salah kaprah di masyarakat dalam menilai kriteria calon yang baik.

"Kebanyakan dari kita, alat ukur melihat pejabat itu dari apa yang dia beri (berupa materi), bukan dari kebijakan dan program yang dia keluarkan," ujarnya.

Rifqi melanjutkan, di antara tugas dan kewenangannya di bidang legislasi dan penganggaran, ketika pergi ke pelosok sering diminta memperbaiki jalan yang rusak atau menyumbang untuk pembangunan tempat ibadah.

Halaman:

Editor: M. Hanafi

Tags

Terkini

Peran HMI untuk Cegah Politik Uang di Indonesia

Kamis, 29 September 2022 | 23:09 WIB

Sekjen Gerindra Sowan ke Guru Bakhiet Barabai

Minggu, 26 Juni 2022 | 20:36 WIB
X