Banjarese.com, BANJARMASIN - Pengaruh politik uang (money politics) sejak pemilihan umun (Pemilu) tahun 2004 sampai 2019 menghasilkan sistem pemilu pada saat itu menggunakan politik yang "korup".
"Demokrasi bisa dibajak oleh mereka yang miliki infrastruktur dan uang. HMI harus mencegah terjadinya money politics pada Pemilu serentak 2024" ujar Chairil Ripani ketika berdiskusi pada forum LK 3 Badko HMI Kalselteng dengan beberapa Peserta dan Komisioner KPU RI Bapak Idham Kholik pada hari senin, 26 September 2022.
Chairil menuturkan, politik uang ini bisa cepat populer karena bisa membeli media televisi dan media kampanye lainnya.
Sementara politisi idealis memiliki keterbatasan finansial untuk memperkenalkan gagasan populis pro kerakyatan.
Chairil meminta kepada kawan-kawa. HMI untuk berada pada garis terdepan guna mencegah terus menerus berlangsungnya pembajakan demokrasi oleh kaum berduit dan berpengaruh.
Caranya, kata chairil, dengan mengkampanyekan politik anti uang pada setap proses pemilihan anggota DPRD/DPR, Bupati, gubernur, hingga presiden.
"PB HMI sudah membuat lembaga pemantau independen pemilu tapi HMI yang di daerah juga harus membuat pemantau independen pemilu di setiap kabupaten/kota yang ada di Indonesia guna praktik politik uang bisa diberantas agar berdemokrasi secara berdaulat itu tercipta," ucapnya
Caranya, lanjutnya, dengan mengenalkan gagasan politik mereka kepada rakyat dalam setiap aktivitas.
Dijelaskannya, yang bisa menjadikan demokrasi sistem yang fair adalah kita sendiri.
Karena HMI dan orang-orang yang tidak menggunakan hak pilihnya alias (Golongan Putih/Golput) tidak boleh berdiam diri.
"Peran HMI ini sendiri adalah inti dari pada inti perubahan, harus bisa mengubah proses demokrasi yang kini dibajak oleh para pemilik uang," katanya.
Oleh karena itu, katanya, peran HMI sebagai komponen masyarakat yang memiliki kekuatan moral dapat memperbaiki kehidupan demokrasi agar terciptanya pemilu berdaulat.
